Peninggalan Majapahit Mangkrak, Terancam Punah

Sabtu (15/8) menjadi kebanggan tersendiri bagi Pantura Pos dan seorang rekan lain dari Koran Nasional karena mendapat menjadi tamu undangan sebagai tamu kehormatan pada acara Seminar dan Napak Tilas Jejak Peninggalan Majapahit di Lasem Rembang yang diselenggarakan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Komisariat Rembang. Bersama 50 orang elemen warga Rembang berlatar belakang aneka profesi yang tergabung dalam MSI kegiatan pertama mengikuti seminar di SDN Kajar kecamatan Lasem kabupaten Rembang, menampilkan nara sumber Slamet Wijaya sesepuh dan salah seorang tokoh masyarakat Lasem yang hafal seluk beluk sejarah keberadaan Lasem sejak era Majapahit hingga sekarang.
Pada kesempatan tersebut Slamet Wijaya khusus mengupas sejarah era Lasem menjadi kerajaan bagian dari kerajaan Majapahit. kemudian menjadi kadipaten Lasem para era kerajaan Demak, Pajang dan Mataram. Menurut Slamet Wijaya pada era kerajaan majapahit banyak peninggalan benda bersejarah tersebar di pegungungan Argopuro Lasem. “Diantaranya sudah teridentikasi dan terdokumentasi.
“Hanya sayang karena kurang mendapat perhatian, banyak situs-situs dalam kondisi rusak Oleh karena itu MSI saya himbau segera melakukan aksi pelestarian aset sejarah tadi agar tidak punah,”harap Smaet Wijaya.
Usai seminar kegiatan dilanjutkan melakukan napak tilas peninggalan Majapahit di pegungungan Kajar. Antara lain di batu hitam terdapat tapak kaki Raja Hayam Wuruk ketika berkunjung ke Lasem pada tahun 1354, batu berbentuk kursi dan lingga.
Ketua MSI Komisariat Rembang Edy Winarno, saat dihubungi disela-sela napak tilas menyatakan, tahap awal kegiatan MSI terkait benda-benda bersejarah di pegungungan Kajar adalah melakukan identifikasi dan mendokumentasikan. “Kemudian dilanjutkan upaya pelestarian sebagai warisan budaya.”jelas Edy.
Ditaambahkannya, setelah semua situs teridentifkasi dan terdokumentasi, MSI akan berkoordinasi dengan pemkab Rembang, membicarakan langkah-langkah penyelamatan dan pelestarian situs peninggalan Majapahit. “Ini harus segera dilakasanakan karena kondisi beberapa situs terancam punah,”imbuhnya.
Untuk melestarikan situs Majapahit di Desa Kajar, Lasem, MSI berupaya mengajak warga sekitar dan guru turut menjaga situs sesuai dengan peran mereka masing-masing. Sebagai langkah awal, MSI menapak tilas peninggalan-peninggalan itu bersama 100 guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Sejarah di Rembang. ”Kami berupaya memperkenalkan studi sejarah lokal berbasis realitas kepada para guru. Harapannya, mereka dapat menerapkan metode itu kepada murid-muridnya,”imbuh Edi.

Tak kenal maka tak sayang
Desa Kajar yang terletak di lereng pegunungan Kajar, salah satu bagian dari Pegunungan Argopura Lasem. Dari kota tua Lasem atau jalan pantai utara Lasem, desa dengan sumber air yang melimpah itu berjarak sekitar 7 kilometer ke arah selatan. Di desa itulah terdapat empat peninggalan Kerajaan Majapahit yang sangat berharga nilai kesejarahannya.
Peninggalan itu berupa batu tapak kaki Raja Majapahit yang dikenal dengan watu tapak, goa tinatah, kursi kajar, dan lingga kajar. Peninggalan itu tidak mengumpul di satu tempat, tetapi tersebar di sejumlah titik Gunung Kajar.
Kisah di balik peninggalan itu tidak terlepas dari sejarah Kadipaten Lasem pada masa Kerajaan Majapahit. Berdasarkan laporan ”Rekonstruksi Sejarah Kadipaten Lasem” garapan MSI Kabupaten Rembang, Kadipaten Lasem muncul setelah Tribuwana Wijayatunggadewi membentuk Dewan Pertimbangan Agung atau Bathara Sapta Prabu pada 1351.
Salah satu anggota Dewan Pertimbangan Agung adalah Dyah Duhitendu Dewi, salah satu kerabat Hayam Wuruk yang setelah menikah dengan anggota Dewan Pertimbangan Agung lain, Rajasawardana, kemudian tinggal dan menjadi penguasa di Lasem dengan gelar Putri Indu Dewi Purnamawulan, atau selanjutnya lebih dikenal dengan nama Bhre Lasem.
Dalam Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya karya Slamet Mulyana, kisah Dewi Indu dan Rajasawardana tercatat di terjemahan Negarakertagama Pupuh V dan VI. Dalam Pupuh V Ayat 1 disebutkan, ”Adinda Baginda Raja di Wilwatikta: Puteri jelita, bersemayam di Lasem Puteri jelita Daha, cantik ternama Indudewi Puteri Wijayarajasa”.
Begitu pula dalam Pupuh VI Ayat 1, ”Telah dinobatkan sebagai raja tepat menurut rencana Laki tangkas rani Lasem bagai raja daerah Matahun Bergelar Rajasawardana sangat bagus lagi putus dalam naya Raja dan rani terpuji laksana Asmara dengan Pinggala”.
Dalam pupuh yang sama pada Ayat 3 disebutkan, ”Bhre Lasem Menurunkan puteri jelita Nagarawardani Bersemayam sebagai permaisuri pangeran di Wirabumi Rani Pajang menurunkan Bhre Mataram Sri Wikramawardana Bagaikan titisan Hyang Kumara, wakil utama Sri Narendra”.

Salah satu pilar majapahit
Slamet Widjaya sendiri menambahkan, Lasem khususnya desa Kajar, merupakan salah satu daerah terpenting Kerajaan Majapahit. Kajar merupakan tempat memberikan pengetahuan serta ajaran agama dan moral kepada para pejabat, panglima, dan prajurit Kerajaan Majapahit. ”Kajar merupakan kependekan dari ’ka’ yang berarti kaweruh (pengetahuan) dan ’jar’ yang berarti ajaran,” kata Slamet.
Menurutnya bukan hal yang mengherankan jika pada 1354 Hayam Wuruk berkunjung ke Lasem dan desa Kajar. Untuk mengenang kunjungan itu sekaligus sebagai prasasti tanda daerah kekuasaan Majapahit, Bhre Lasem membuat ukiran telapak kaki Hayam Wuruk di sebuah batu andesit di lereng Gunung Kajar. Hingga kini, ukiran telapak kaki itu masih ada dan warga Desa Kajar meyakini ukiran itu sebagai bekas telapak kaki Hayam Wuruk. Warga kerap menyebut batu telapak kaki itu sebagai watu tapak.
Peninggalan-peninggalan lain Majapahit lanjut Slamet Wijaya, yakni goa tinatah, kursi kajar, dan lingga kajar, juga menunjukkan peran penting desa Kajar selama Majapahit berkuasa. Goa tinatah merupakan dua goa yang terletak di Gunung Kajar. Goa pertama merupakan tempat menyepi pejabat atau panglima Majapahit. Goa itu hanya muat untuk satu orang. Goa kedua merupakan tempat para prajurit yang dibawa pejabat atau panglima Majapahit itu berjaga-jaga. Goa kedua itu dapat memuat sekitar 15 orang. “Setelah menyepi selama beberapa waktu di goa tinatah, pejabat atau panglima Majapahit itu disucikan dengan air kajar. Dia duduk di sebongkah batu yang mirip kursi yang oleh warga kerap disebut kursi sebagai kursi kajar,”paparnya.
Selain itu, untuk menghargai desa Kajar sebagai tempat yang membawa kesuburan bagi daerah lain karena banyak sumber mata air, Bhre Lasem membuat lingga berhuruf palawa di dekat lingga pada zaman batu dan salah satu mata air Kajar. ”Lantaran tidak terawat, huruf palawa di lingga itu sulit dibaca lagi. Begitu pula peninggalan-peninggalan Majapahit lain, misalnya kajar kursi, juga tidak terperhatikan. Batu itu tidak lagi menyerupai kursi karena telah hancur sebagian,”ucap Slamet Wijaya dengan raut muka sedih.
Edi Winarno sendiri menambahkan, MSI akan mendokumentasikan situs sejarah Majapahit tersebut kepada pemkab Rembang. “Kami berharap pemkab Rembang menjadikan situs Majapahit di Lasem sebagai laboratorium sejarah. Situs itu dapat pula menjadi tempat wisata penyusuran jejak-jejak peninggalan Majapahit di Lasem,”tambahnya.
Ini terlihat bahwa selama ini, tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa di Lasem ada peninggalan Majapahit. Bahkan kurang memedulikan aset sejarah dan wisata itu sehingga benda-benda di situs itu banyak yang tidak terawat,”tandasnya.

Selamat Tinggal Daerah Tertinggal

Menteri Negara PDT Kunker dan Safari Ramadhan di Rembang
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Ir H Lukman Edi Msi medio bulan puasa Ramadhan mengadakan kunjungan kerja dan safari ramadhan di 2 desa di Rembang, meninjau PLTS di dukuh Jambe desa Melatirejo kecamatan Bulu dan PonPes Al Hamdulillah desa Kemadu kecamatan Sulang.
Dalam kunjungannnya di PLTS dukuh Jambe desa Melatirejo menteri negara PDT Lukman Edi mengajak segenap masyarakat dukuh Jambe secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan khusunya PLTS di desanya. “PLTS memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam memperoleh listrik,”cetusnya.
Kepada sejunlah wartawan sendiri Lukman edi menambahkan, strategi untuk penanganan pembangunan daerah tertinggal di pulau Jawa dan pulau lain dilakukan dalam bentuk berlainan. Untuk pulau Jawa 75 % bentuk kegiatan peningkatan perekonomian lokal, sisanya untuk infrastruktur. Sedangkan untuk luar Jawa, 70 % infrastruktur sisanya untuk peningkatan perekonomian lokal.
Lebih lanjut disebutkannya, kabupaten Rembang yang sampai tahun ini masih berstatus daerah tertinggal sejak tahun 2007-2009 telah mendapat bantuan kelistrikan berupa Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik sistem tersebar atau komunal untuk desa-desa terisolir.
Tahun 2006 menerima PLTS tersebar untuk 125 rumah di kecamatan Sumber. Tahun 2007 PLTS komunal 1 unit untuk 30 rumah di kecamatan Gunem. Tahun 2008 PLTS tersebar untuk 70 rumah di kecamatan Bulu dan Lasem serta PLTS Komunal untuk 30 rumah di kecamatan Bulu. Tahun 2009 PLTS tersebar untuk 100 rumah di kecamatan Bulu.
Menurut Lukman Edi tahap bantuan berikutnya yang akan diberikan kepada kabupten Rembang yakni program proyek air bersih berupa pompa air bertenaga listrik tenaga surya. “Dipilihnya bantuan program ini karena Rembang termasuk daerah kering yang berdampak pada kurangnya pasokan sumber mata air, khususnya saat musim kemarau,’paparnya.
Disebutkan pula olehnya, pada tahun 2009 ini dari kerja sama dengan kementrian ESDM telah dientaskan 7.500 desa dari status tertinggal, sisanya 2.500 desa dituntaskan tahun depan.

Tercepat se Jawa
Seusai mengunjungi PLTS di desa Melatirejo, Lukman Edi beserta rombongan mengunjungi ponpes Al Hamdulillah desa Kemadu kecamatan Sulang. Dalam kesempatan tersebut dikatakan Rembang merupakan Kabupaten paling cepat dalam penyelesaian daerah tertinggal selama empat tahun ini pihaknya melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah tertinggal. “Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten paling cepat tingkat penyelesaian tertinggalnya se-Pulau Jawa,”ujarnya.
Menurutnya, evaluasi dilakukan menggunakan sejumlah indikator dan hasilnya Kabupaten Rembang menduduki peringkat paling atas dalam penyelesaian ketertinggalan se Jawa, meliputi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sementara itu Bupati Rembang H Moch Salim dalam sambutannya sendiri antara lain menyampaikan, selama empat tahun kepemimpinannya, pemkab Rembang bersama masyarakat telah bekerja keras mengejar ketertinggalan. “Untuk itu kami melakukan percepatan pembangunan melalui Empat Pilar Program Strategis Pembangunan Kabupaten Rembang, yakni Peningkatan Infrastruktutur publik, Pendidikan gratis dan bermutu pada jenjang pendidikan dasar, Kesehatan gratis bagi penduduk Rembang dan Pengembangan Ekonomi Rembang,”sebutnya.
Bupati Rembang bertekat untuk segera keluar dari keteringgalan, ini sesuai dengan visi Kabupaten Rembang yakni terwujudnya Rembang yang sejahtera dan mandiri melalui pembangunan kawasan segera tercapai.
Dalam kunjungan tersebut Menteri Negara PDT memberikan bantuan secara simbolis kepada pengasuh dari 4 ponpes di Kecamatan Sulang yaitu ponpes Al Hamdulillah, Ponpes Ma’hadul Ilmi As Syarie, Ponpes Roudhatul Thullab dan Ponpes Taskasyi Al Mubarok. Bantuan yang diberikan tersebut berupa alat pertanian, 100 buah sajadah, 50 buah mukena, 50 buah sarung dan 21 buah Al Qur’an.
Setelah kunjungan di ponpes Al Hamdulillah desa Kemadu Sulang, Menteri Negara PDT beserta rombongan menuju ke pendopo rumah dinas Bupati Rembang untuk berbuka puasa bersama.

Paradigma Baru Mengelola Tambak Garam

Dibutuhkan Paradigma Baru dalam Mengelola Tambak Garam
Membicarakan garam seolah tak akan penah akan ada habisnya. Salah satu komoditi strategis ini merupakan produk vital yang memenuhi hajat orang banyak. Tidak hanya dibutuhkan bagi kesehatan manusia, juga untuk kepentingan industri baik ringan maupun berat, bahkan secara kuantitas jsutru lebih dominan. Industri seperti penyamakan kulit, pengasingan, pabrik es, farmasi, kimia tekstil, kilang BBM dan sebagainya, sangat bergantung pada barang berasa asin itu.
Jika diidentifikasi, banyak problematik yang melilit dan dihadapi produk garam rakyat. Secara umum problem yang dihadapi petani garam rakyat bersumber baik dari internal maupun eksternal, dalam lingkup lokal, nasional maupun global. Yang tampak ke permukaan antara lain menyangkut harga, kualitas garam yang rendah sampai membanjirnya garam impor. Pada situasi sulit sering muncul idioma ‘garam mudah dibuat tetapi sulit dipasarkan’.
Membidik permasalahan secara khusus garam rakyat di Rembang yang telah puluhan tahun dikelola, sering muncul pertanyaan mengapa tidak dapat berkembang menjadi garam industri dan cenderung tidak mampu memberi kesejahteraan hidup pada para petani garam.
Terkait dengan hal tersebut Kepala Bappeda Rembang Ir Hari Susanto MSi menyebutkan, banyak faktor-faktor melingkupi mengapa garam rakyat tidak mampu berbicara banyak di tingkat nasional. ‘Dimensi sosial budaya menyebabkan garam rakyat di Rembang tidak dapat berkembang menjadi komoditi yang marketable dan prospektif,”ujarnya.
Pada berbagai level, persoalan kualitas garam selalu menjadi isu penting yang bertendensi memenunculkan dampak strategis dan mendasar terkait eksistensi komoditi garam. Dari semua argumen yang digunakan semua bermuara sama yakni rendahnya kualitas garam rakyat. “Sehingga menyebabkan produk menjadi tidak kompetitif bahkan tidak dapat memasok segmen industri yang notabene pangsa pasar terbesar,”ungkapnya.
Sementara itu memberikan keterangan secara terpisah Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Rembang, Sri Wahyuni SH Msi didampingi Kasubid Sosial dan Budaya, Imam Teguh Susatyo SE menjelaskan, terdapat dimensi sosial budaya yang membelit dibalik rendahnya kualitas garam rakyat yaitu terkait hubungan produksi antara pemilik lahan dengan penggarap dan antara pemilik lahan dengan makelar. “Ini tercermin dari fakta dimana pihak yang lebih merasa berkepentingan dengan kualitas garam adalah petani, pemilik lahan dan makelar yang berpengaruh secara langsung pada keuntungan yang akan diraup,”tutur Yuni.
Sementara itu Imam menyampaikan, dari unsur majikan menginginkan produk garam dilahannya berkualitas tinggi karena meyakini pada kondisi tersebut akan diperoleh keuntungan cukup besar. Sedangkan penggarap tidak ingin ,membuat kualitas baik karena pada umumnya tidak percaya jika kualitas garam yang baik akan memberi keuntungan besar pada mereka. Oleh karena itu mereka enggan membuat garam berkualitas baik sesuai keinginan majikan, pasar maupun pemerintah. “Penggarap yang justru ujung tombak produksi garam rakyat berposisi semata-mata pada produsen yang tidak bersebtuhan langsung dengan akses pasar,”paparnya.
Sikap penggarap yang tidak responsif terhadap tuntuta kualitas garam menjadi satu hal tersendiri yang menarik dan dapat menjadi pintu masuk untuk menyelasikan permasalahan rendahnya kualitas garam yang selama ini merupakan problema serius. Menurut pengakuan sebagian besar penggarap, teknis dan proses produksi garam sangat sederhana.
Menurut Parmin (46 th) salah satu penggarap tambak warga desa Sembiyan bernama Parmin (46 th) saat ditemui di lokasi lahan garam lawasan desa Punjulharjo kecamatan Kaliori. “Hanya membutuhkan lahan, air laut, tenaga dan sinar matahari,”ujar Parmin.
Padahal menurut Imam, untuk menghasilkan garam berkualitas baik perlu ditambah teknologi dan modal. “Oleh karena itu perlu paradigma baru dalam mengeloa tambak garam,”tegasnya


Stakeholder Garam Rembang Study Banding ke Sampang-Madura
Tidak ingin garam rakyat Rembang stagnan pada kualitas rendah, Pemkab Rembang melalui Dinas Pererindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (Dinperindagkop dan UMKM) tanggal 19-21 Agustus kemarin mengajak 22 stakeholder garam terdiri petani, pemilik tambak, ketua kelompok tani, klaster garam melakukan study banding ke kabupaten Sampang-Madura. Dipilihnya Sampang disebabkan hasil produksi garam setempat dikenal tinggi kadar Natrium Klorida (NaCl) dan mulai merambah sektor industri.
Kepala Dinperindagkop dan UMKM Rembang, Drs H Waluyo SE MM melalui Kabid Perindustrian Drs Sudirman didampingi Kasi Perindustrian, Sulistiyo SE menjelaskan, saat berada di Sampang ternyata diketahui bahwa garam rakyat yang dikembangkan stakeholder garam di sana dikembangkan secara beda. Tambak garam dikelola secara ilmiah dengan menggunakan metode ‘meja garam’.
Dijelaskan oleh Sudirman, tambak garam di Sampang diisi air laut setinggi 20 cm kemudian dikeringkan. Setelah benar-benar kering tidak dipanen melainkan kembali diisi air laut dengan ketinggian 5 cm. Baru setelah benar-benar terbentuk kristal garam dipanen pada rentang waktu 1-2 bulan berikutnya. “Prinsipnya garam dibuat di atas kristal garam bukan di atas tanah,:turturnya.
Dari tiap petak ukuran 10 kali 20 meter, selain hasilnya meningkat dari 70 ton menjadi 90 ton/tahun, kadar NaCl juga meningkat mencapai 98 %. “Dengan kondisi kadar garam tinggi tersebut lantas diserap sektor industri karena garam lokal berkadar garam tinggi,”cetus Sudirman.
Keberhasilan petani garam di sampang sendiri tak lepas dari peran salah satu pabrikan garam Internasional asal Australia PT Cheetam Salt Australia Ltd melalui anak perusahannya yang berada di Indonesia PT Cheetham Garam Indonesia (CGI). Mereka membuat demplot tambak garam seluas 5,6 hektar berdasar teknologi yang diajarkan teknisi PT CGI tentang tata kelola tambak bersistem ‘meja garam’.
Sedangkan Sulistyo mengatakan, study banding dengan melihat langsung tata kelola tambak secara ilmiah tersebut bertujuan memberikan tambahan wawasan serta merubah pola pikir stake holder garam di Rembang agar mau melakukan hal yang sama. “Dengan melihat dan mempelajari tata kelola tambak garam secara modern di Sampang diharapkan akan terjadi alih teknologi mengacu pada teknik sama,”sebut Sulistyo.
investasi Cheetam di Rembang
Nampaknya study banding ke Sampang-Madura sudah direncanakan secara matang oleh pemkab Rembang sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU dengan PT Cheetam Australia. Internasional yang bergerak di bidang produksi garam industri. Tujuannya adalah meningkatkan kadar natrium klorida atau NaCl garam lokal sesuai standar nasional dan internasional mengandung NaCl 97 %. Dengan kata lain, garam lokal yang semula untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pakan ternak dapat ditngkatkan menjadi garam industri.
Menurut Kabid Perekomomian Bappeda Rembang, Drs Drupodo MSi, pemkab Rembang menandatangani MOU itu bersama Departemen Perindustrian, Departemen Kelautan dan Perikanan serta Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 3 Agusutus 2009 di Semarang.
Disebutkan oleh Drupodo, pada 2009 ini PT Cheetam akan membuat demplot atau lahan percontohan pengelolaan garam kualitas tinggi di lahan tambak Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, seluas 10 hektar, dengan metode pengelolaan pemberdayaan. “PT Cheetam akan memberdayakan sejumlah petani garam untuk belajar mengelola lahan percontohan. Ke depan, para petani itu diharapkan mandiri dan petani-petani lain turut mengembangkan pengelolaan garam kualitas tinggi,”katanya.
Drupodo menambahkan, tahun-tahun berikutnya pemkab Rembang akan membuat demplot yang sama di desa Purworejo kecamatan kaliori dan desa Gedongmulyo kecamatan Lasem. “Masing-masing sama seluas 10 hektar, pemerintah akan menganggarkan biaya pembuatan demplot di APBD,”ungkap Drupodo.


H Rasiyadi petani garam pelopor meja garam di Rembang, “Kami Ingin Merasakan Manisnya Harga Garam”
Rencana dibentuknya demplot meja garam di Rembang sendiri mendapat reaksi dari salas satu petani dan pemilik tambak garam asal desa Gedongmulyo-Lasem bernama H Rasiyadi (46 th). Karena jauh-jauh hari sebelumnya dia sudah menerapkan manajemen air, meja garam dan penundaan panen di tambaknya meski tidak sama dengan yang dikembangkan di Sampang-Madura.
Bila di Sampang pengelolaan meja garam setebal 20 cm, Rasiyadi hanya menerapkan ketebalan 10 cm. Masa panen dilakukannya setelah meja garam berusia 10 hari sedangkan di Sampang panen sendiri dilakukan setelah 1-2 bulan meja garam terbentuk. ”Metode yang saya kembangkan juga hasil berlajar dari petani garam di Madura,”ungkapnya.
Kurang lebih 3 tahun terakhir Rasiyadi mengembangkan meja garam versinya di lahan miliknya sekitar 2 hektar yang dibuatnya menjadi 10 petak tambak garam. Masing-masing berukuran 8 X 22 meter atau seluas 176 meter persegi. “Dengan melakukan panen pada hari ke sepuluh, saya bisa panen satu petak setiap harinya,”paparnya.
Hanya saja yang menjadi pertanyaaan sekarang menurut Rasiyadi, dengan tata kelola meja garam yang dikembangkan jelas kadar NaCl tinggi diatas 98 % dan garam juga lebih bersih. Namun mengapa garam produksinya masih sebatas masuk katagori garam konsumsi belum mampu menembus pasaran industri. “Harganya tetap rendah, sama dengan garam yang dikelola secara tradisional oleh petani lain,”keluhnya.
Oleh karena itu Rasiyadi berharap, MoU antara pemkab Rembang dengan PT Cheetam tidak sebatas membuat demplot garam saja melainkan ada pembahasan dan pembicaraan terkait kerja sama mengatur harga garam. Setidaknya dibeli sama dengan garam produk Madura seharga Rp 700/kg. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, menurutnya meja garam sebagai hal percuma karena produk garam sudah berkualitas tinggi namun masih rendah harganya di pasaran berkisar Rp 2.500-3.000/kg.
“Tidak ada beda tata kelola tambak garam secara modern dan tradisional. Kami petani garam ingin sekali merasakan manisnya harga garam,”tegasnya dalam kata kiasan.

Jelang Panen Raya, Pengusaha Garam Atur Siasat
Menjelang panen raya garam bulan Oktober, para pengusaha mulai ancang-ancang menyiasati agar harga garam di pasaran tidak jatuh. Mereka ingin bertemu dan mengadalan pembicaraan dengan pengusaha garam lintas kota dan pulau membahas standarisasi agar tidak saling banting harga sehingga semua dapat memasarkan hasil produksinya.
H Pupon pemilik pabrik garam konsumsi merk ‘Apel Merah’ asal kecamatan Kaliori saat ditemui menyebutkan, menjelang panen raya harga garam di pasaran terus merambat turun, sehingga membuatnya khawatir. “Bila tidak ada kesepakatan antara pengusaha garam yang saling mendukung untuk mengendalikan harga garam, maka akan dipermainkan pemodal besar yang menguasaai pasar,”ujar Pupon.
Ke-duanya menambahkan, khusus tentang garam impor hendaknya peredarannya dipantau oleh pemerintah. Karena sekitar 70 % kebutuhan garam nasional untuk industri telah dikuasi garam impor dan belakangan ini mulai merambah 30 % peredaran garam konsumsi yang selama ini dipasok garam lokal. ”Kalau terus-terusan begini bagaimana produsen garam lokal dapat eksis,”tegas Pupon.
Ditambahkannya, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, menjelang panen raya garam lokal kran impor garam tidak dibatasi sehingga stok para pengusaha garam lokal banyak yang menumpuk di gudang. ”Kami kalah bersaing dengan garam impor yang lebih putih dan kadar garamnya lebih tinggi,”imbuhnya.

Banyak persyaratan yang mesti dipenuhi
Kasubid Sosial dan Budaya Bappeda Rembang, Imam Teguh Susatyo menanggapi keluhan pengusaha garam mengatakan, pengusah agaram jangan hanya sekedar mengeluhkan kebaradaan garam impor yang jelas-jelas kualitasnya di atas produk lokal. Karena untuk sebatas memasok kebutuhan garam konsumsi dalamnegeri sendiri sebenarnya tidaklah gampang.
Menurut Imam, pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi yang harus dipenuhi persyaratannya. Melalui Keputusan Presiden (Kepres) No 69 tahun 1994 tentang Pengadan garam Iodium didalamnya diatur garam grosok tidak dapat dijual langsung ke konsumen karena kandungan NaCl dibawah syarat minimal berkadar 92,7 %.
Garam yang diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan adalah garam yang benar-benar sudah memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. “Batas minimal yang ditetapkan pemerintah merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu untuk keperluan konsumsi garam harus berkadar NaCl di atas 92,7 %, berkadar iodium sesuai batas minimal Standar Nasional Indonesia di atas 30 ppm,“terangnya.
Oleh karena lanjut Imam, jangankan untuk komoditi konsumsi yang diatur banyak persyaratan, jika petani, pemilik lahan, pengusaha garam ingin produknya bisa masuk pangsa industri tentu harus mau merubah paradigma pengelolaan tambak dari cara tradisional ke metode modren. “Seperti mengelola tambak garam dengan teknologi meja garam umpamanya,”kilah Imam.


Perlu Kepedulian Bersama Untuk Pemenuhan Hak Dasar Anak
Kesinambungan setelah Pemkab Rembang menetapkan 30 desa di 5 kecamatan sebagai pelaksana tahap awal Perbup Desa/Kelurahan Ramah Anak, ditindak lanjuti oleh Bappeda Rembang bekerja sama dengan Bernard Van Leer Foundatiom dan yayasan Kusuma Buana, selama 3 hari Selasa (4/8) hingga Kamis (6/8) mengadakan Seminar dan Lokakarya Multi Stakeholder Program “Early Childhood Care for Development (EECD) atau asuhan untuk tumbuh kembang anak usia dini. Kegiatan digelar di aula Bappeda diikuti 72 peserta meliputi SKPD, Depag, Camat, LSM Pendidikan dan Organisasi Masyarakat lainnya. Nara sumber pada kegiatan tersebut Kepala Bappeda Rembang Ir Hari Susanto MSi, DKK diwakili staff Titik Wahyuni SKM, Dinas Pendidikan diwakili Winaryu SPd BPMKB diwakili Rusmiyati BA, Depag diwakili Drs Jasim sedangkan dari Yayasan Kusuma Buana diwakili dr Agustini E Raintung.
Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Sri Wahyuni SH MSi saat membuka kegiatan antara lain menyampaikan, strategi EECD memang relatif masih baru yang dikembangkan berdasarkan faktor saling berinteraksi. Faktor tersebut yakni kesehatan, gizi, perkembangan fisik, intelektual, psiko-sosial, emosional dan spritiual, ekonomi dan budaya, serta lingkungan fisik dan manusia dimana anak dibesarkan.
Semua upaya yang diterapkan dalam strategi EECD dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup anak, menjamin agar setiap anak mendapat perlindungan dan pengasuhan yang memadai untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal sejak lahir hingga berusia 8 tahun.
Menurut Yuni, maksud dan tujuan diselenggarakannya seminar dan lokakarya multi stakeholder yakni untuk meningkatkan kesadaran bersama akan arti pentingnya menginvestasikan berbagai sumber daya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Memperoleh komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program yang holistik dan terpadu untuk anak usia dini.
“Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah rencana aksi daerah dapat menciptakan implementasi program anak usia dini yang bersifat holistik dan terpadu sebagai upaya untuk pemenuhan hak-hak dasar anak,”sebutnya.
Sementara itu Ketua Tim Pengegrak PKK Kabupaten Rembang Ny Umy Jazilah Salim dalam kata sambutannya di acara tersebut antara lain menyebutkan, pengembangan anak usia dini merupakan hal yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumberdaya manusia. “Tidak mengherankan apabila banyak negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penyelenggaraan tumbuh kembang anak usia dini,”ucapnya.
Menurut Ny Umy, masa usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses yang berharga untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulans terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosialnya. Berdasarkan hasil penelitian dari direktorat PAUD tahun 2004 bahwa sekitar 50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berumur 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 tahun.
Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Sehingga periode emas ini merupakan periode kritis bagi anak, dimana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya hingga masa dewasa. Sementara masa emas ini hanya datang sekali, sehingga apabila terlewat berarti habislah peluangnya. “Untuk itu perhatian terhadap tumbuh kembang untuk usia dini dalam bentuk pemberian rangsangan-rangsangan atau stimulasi dari lingkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan anak,”ungkap Ny Umy.
Ditambahakannya, selanjutnya adalah siapakah yang berperan dan sebagai pemangku kewajiban untuk melakukan proses pengasuhan tumbuh kembang anak usia dini? Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tumbuh dan kembang anak usia dini adalah pemerintah (negara), masyarakat dan keluarga. “Keluarga adalah institusi pertama yang melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Disanalah pertama kali dasar-dasar kepribadian anak dibangun dan budi pekerti juga akan didapat anak dari keteladanan sikap dari keseharian orangtua. Keluarga juga merupakan awal anak diajarkan untuk memilih kalimat-kalimat yang baik, sikap sopan santun, kasih sayang terhadap saudara dan orang lain. Didalam keluargalah proses pembangunan potensi dasar untuk membentuk generasi berkualitas mulai dipersiapkan,’papar Ny Umy.
Sementara itu lanjutnya, masyarakat juga mempunyai peran yang besar dalam tumbuh dan kembang potensi anak. Masyarakat sebagai lingkungan anak menjalani aktivitas sosialnya mempengaruhi baik buruknya proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun biologis. Masalah-masalah yang dihadapi anak ketika berinteraksi dalam masyarakat sedapat mungkin perkara negatif yang akan menjerumuskan anak akan dicegah bersama.
Disinilah peran masyarakat sebagai kontrol sosial untuk terwujudnya generasi ideal. Masyarakat yang menjadi lingkungan hidup generasi tidak saja para tetangganya tetapi juga termasuk sekolah dan masyarakat dalam satu negara. “Karena itu para tetangga, para pendidik dan juga pemerintah sebagai penyelenggara urusan negara bertanggung jawab dalam proses pendidikan generasi penerus,”kata Ny Umy.
Dari seluruh pihak yang mempunyai tanggungjawab dalam penyiapan generasi penerus suatu bangsa, tentu negaralah yang mempunyai peran terbesar dan terpenting dalam menjamin berlangsungnya proses tumbuh kembang anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa. Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah dengan sangat jelas dan tegas, bahwa negara bertanggung jawab atas kegiatan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada Amandemen UUD pasal 28 b ayat 2, yaitu negara menjamin kelangsungan hidup, pengembangan dan perlindungan anak terhadap eksploitasi dan kekerasan. Tentu hal itu membawa pada konsekuensi komitmen yang mesti diupayakan pemenuhannya.
Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan panduan stimulasi dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) sejak tahun 1980. Program BKB merupakan upaya pemberdayaan anggota keluarga sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan rangsangan positif guna menunjang proses tumbuh kembang balita secara optimal. Kemudian pada tahun 2001, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda mengeluarkan program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Namun demikian belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Di dalam laporan UNESCO 2005 mengenai Pendidikan Untuk Semua, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara terendah di ASEAN dengan angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baru sebesar 20%, ini masih lebih rendah dari Fhilipina (27%), bahkan negara yang baru saja merdeka Vietnam (43%), Thailand (86%) dan Malaysia (89%).
Hadirin yang berbahagia,
Permasalahan utama terkait pengembangan anak usia dini adalah tentang terbatasnya cakupan layanan. Khususnya cakupan layanan bagi tumbuh kembang anak yang mengarah pada layanan pemenuhan kebutuhan anak secara holistik dan integrasi, yang mencakup kesehatan, gizi, pendidikan dan pengasuhan. “Karena itu perlu dukungan nyata berbagai dinas terkait dan peran serta stakeholder yang intensif,”tegsanya.
Pihaknya sendiri sangat apresiasi terhadap partisipasi dari para pihak yang turut mengembangan program PAUD di Kabupaten Rembang, baik oleh Pemerintah melalui Instansi/SKPD dan mitra-mitranya maupun Lembaga Non Pemerintah seperti Organisasi Kemasyarakatan dan Pihak Swasta, selanjutnya melalui pertemuan ini alangkah lebih baiknya jika Kabupaten Rembang mempunyai sebuah Rencana Strategis Program Pengembangan Anak Usia Dini secara holistik dan terintegrasi sehingga Visi dan Misi dari Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu untuk memenuhi Hak Akan Tumbuh dan Kembang Anak menjadi lebih efektif dan efisien. “Melalui forum seminar dan Lokakarya ini, kami berharap kedepan akan ada sebuah keterpaduan dan sinergisitas Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rembang, yaitu Sebuah Kerjasama, Sharing Peran dan tidak ada ego sektoral diantara berbagai pihak pengelola maupun mitra dalam pengembangan Program PAUD,”imbuh Ny Umy. .
Beberapa waktu yang lalu juga telah diadakan workshop serupa di Kabupaten Rembang, dalam wokshop tersebut telah dilakukan komunikasi awal dalam penggalian gagasan untuk pengelolaan PAUD yang holistik dan terintegrasi. Kegiatan kali ini diharapkan makin menajamkan apa yang telah dicapai pada wokshop terdahulu, untuk lebih lanjut dapat dikembangkan rencana strategis dan model diterapkannya program anak usia dini yang holistik dan terpadu.Karena didukung oleh calon mitra lagi yang hadir memfasilitasi seminar dan workshop yaitu Lembaga Non Pemerintah (NGO) Internasional Bernard van Leer Foundation bekerja sama dengan Yayasan Kusuma Buana dan Project Concern International (PCI) Indonesia.



Kunjungi Rembang, Perwakilan UNICEF Dokumentasikan Peredaran Garam Beriodium
Dorothy Foote warga negara Amerika perwakilan UNICEF (Orgainsasi Dunia Bidang Anak yang bernaung dalam PBB) selama 3 hari, 10-13 Agustus berkunjung ke kabupaten Rembang. Kedatangannya di Rembang guna mendokumentasikan peredaran garam beryodium, hal ini terkait dengan ditetapkannya kabupaten Rembang sebagai pilot project peredaran garam berkadar iodium sesuai Standar Nasional Indonesia, di atas 30 ppm.
Armunanto perwakilan UNICEF Jawa tengah selaku pendamping, saat dihubungi seputar kegiatan Dorothy di Rembang menerangkan, dalam kunjungannya perwakilan UNICEF tersebut mengumpulkan gambar hasil pemantauan dan mengumpulkan laporan penting lainnya terkait peredaran garam beriodium di kabupaten Rembang. Dimana hasilnya nanti akan diterbitkan sebagai dokumen resmi UNICEF. ”Bu Dorothy bertugas mengumpulkan dan mengidentifikasikan laporan dan gambar peredaran garam beriodium di Rembang. Hasuilnya akan dibuat klaporan setebal 8 halaman yang akan digunakan sebagai acuan kegiatan sama di lain propinsi bahkan di negara lain,”ujarnya.
Ditambahkan oleh Armuannto, kunjungan hari pertama Senin (10/8) Dorothy ’turba’ ke desa-desa terpencil di kecamatan Pamotan dan Sedan, melakukan pemeriksaan peredaran garam beryodium dan tingkat asupan garam beryodium di beberapa rumah warega.
Hari ke-dua Selasa (11/8) didampingi Tim Gakkum Garam melakukan pemantauan di Pasar Rembang dan pabrikan garam. Memeriksa sample produk garam yang beredar untuk memastikan berapa kadar yodiummya.
Sedangkan hari ke-tiga Rabu (12/8) Dorothy menerima paparan hasil operasi pasar Tim Gakkum Garam seputar hasil operasi lapangan peredaran garam beryodium kurun waktu tahun 2004-2009.
Terpisah, Kasubid Sosialdan Budaya Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang, Imam Teguh Susatya SE menyebutkan, Rembang termasuk salah satu kota di propinsi Jawa tengah yang telah menjalin kerja sama dengan UNICEF dalam beberapa bidang. ”Pada Pernyataan dukungan bersama 14 Gubernur dan DPRD Provinsi lokasi program kerja sama dengan UNICEF periode 2006–2010, yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2006. Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah binaan Unicef,”terangnya.
Salah satu bidang yang masuk dalam klausul kerja sama dengan UNICEF yakni Kesehatan dan Gizi, meliputi kegiatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, manajamen terpadu balita sakit, ASI eksklusif, garam Iodium, posyandu dan penanggulangan flu burung. ”Bentuk real kegiatan fokus pada pengelolaan program kesehatan dan gizi, kegiatan garam beriodium untuk semua (GABUS) yang dilaksanakan dengan pendekatan tim penegakkan hukum peredaran garam beriodium dan gangguan akibat kekurangan Iodium (GAKY),”caetusnya.
Ket gambar: Dorothy sidak di Pasar Rembang


Rembang Terima Alokasi PNPM-MP Rp 26,9 M
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun 2009, Kabupaten Rembang menerima alokasi sebanyak Rp.26,9 milyar untuk 12 kecamatan. Dengan rincian Rp 21,5 milyar bersumber dari DIPA-APBN, dan Rp 5,4 milyar bersumber dari APBD Kabupaten Rembang tahun 2009. Demikian dikatakan Bupati Rembang H Moch Salim dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan Supraja SH pada launching Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Rembang 2009 baru-baru ini di pendopo Kabupaten.
Disebutkan, PNPM Mandiri mempunyai sinergitas dengan 4 pilar program strategis Kabupaten Rembang. Oleh karena itu pihaknya meminta, akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengangguran dapat lebih memperoleh peluang untuk dapat diwujudkan, utamanya dengan adanya Gerakan Pengembangan Ekonomi Lokal (Gerbang Elok).
”Gerbang Elok memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Rembang untuk dapat mengembangkan kewira-mitrausahaan dalam rangka meningkatkan produktifitasnya, sehingga akan mengurangi pengangguran,”sebut Supraja.
Lebih lanjut dibacakanoleh Supraja, sikap Pemkab Rembang terhadap kemiskinan dan pengangguran adalah tegas dan mempunyai komitmen yang tinggi. Yakni Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) adalah pedoman guna merancang berbagai program untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan pendekatan pro-poor dalam merumuskan budgeting. ”Sehingga secara sistimatis angka penurunan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Rembang dapat turun secara signifikan,”ucapnya.
Sementara itu Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Prof Dr Singgih Tri Sulistyono MA pada kesempatan tersebut mengatakan, pendidikan kewirausahaan perlu diberikan kepada generasi muda sedini mungkin. Sebagaimana pendidikan etika, kewirausahaan tidak harus selalu diberikan dalam bentuk teoritik tetapi menginternalisasikan nilai-nilai kemandirian, keperwiraan, kewirausahaan dalam kehidupan.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala SKPD se-Kabupaten Rembang, Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Rembang, PJOK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Rembang, UPK PNPM Mandiri Perdesaan dari Kecamatan Wonosalam Kab. Demak, Fasilitator PNPM serta tamu undangan.

Dinas Sosial Prop Jateng Kucurkan 2 Milyar Bagi KK Miskin di Kabupaten Rembang
Dinas Sosial Propinsi Jawa tengah pada Program Pemberdayaan fakir miskin (P2FM) di kabupaten Rembang tahun 2009 ini mengucurkan anggaran sebesar Rp 2 Milyar bagi 1.000 KK miskin. Semuanya merupakan wargamiskin yang tergabung dalam 100 kelompok usaha bersama (KUBE) di wilayah kecamatan Kaliori dan Bulu. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rembang, Pandu Marhaendra Bhakti Prasetya pada acara pemantapan KUBE di balai desa Babadan kecamatan Kaliori belum lama ini.
Pandu menyebutkan, program P2FM merupakan upaya untuk mengentaskan masyarakat miskin dari keterpurukan ekonomi. Dana yang dibagikan bagi kelompok nantinyadiperuntukkan usaha ekonomi produktif seperti penggemukan sapi, peternakan sapi, maupun peternakan kambing. Pencairan Program P2FM kabupaten Rembang bagi 1000 KK di wilayah kecamatan kaliori dan Bulu rencananya akan dicairkan pada bulan Oktober mendatang. “Dana sifatnya bergulir, setelah dikelola satu kelompok, selanjutnya harus diberikan kepada kelompok KUBE lainnya,”kilahnya..
Sementara itu Kepala Seksi Pemberdayaan Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Wibowoyang hadirpada kegiatan tersebut mengungkapkan, sebelumnya pada tahun 2008 kabupaten Rembang juga mendapatkan program pemberdayaan masyarakat miskin bagi 400 KK miskin di kecamatan Sulang dan kecamatan Sumber. Sehingga pada tahun ini diberikan pada dua kecamatan lain yang mempunyai warga miskin banyak yang memenuhi kriteria menerima bantuan yakni kecamatan Bulu dan Kaliori.


Balai Konservasi Borobudur Teliti Metode Rekonstruksi Perahu Kuno
5 peneliti dari Balai Konservasi Borobudur selama 3 hari/ Sabtu hingga Senin. (15-17/8) melakukan penelitian lokasi temuan perahu kuno yang oleh para arkeolog dinamakan Situs Punjulharjo. Kali ini penelitian dilakukan sebagai persiapan rekonstruksi perahu kuno yang dalam waktu dekat segara dilaksanakan.
Yustinus Sunarto, salah satu tim peneliti yang memiliki bidang khusus seluk beluk tentang kayu, saat ditemui dilokasi menjelaskan, kegiatan tim antara mengambil sampel seluruh bagian kapal untuk diteliti tingkat kelapukannya. Kemudian diperiksa di laboratorium dan hasilnya dibahas bersama dengan tim arekolog.
Yustinus mengisyaratkan bahan perahu kuno sebagai kayu sakit sehingga diperlukan formula khusus untuk membuatnya kuat ketika nanti diangkat guna keperluan konservasi. ”Ibaratnya kayu perahu ini adalah barang sakit. Sehingga perlu diteliti tingkat kelapukannya, dicarikan formula agar membuatnya kuat, agar tidak pecah ketika nanti diangkat untuk penelitian lebih lanjut,”terangnya.
Sementara itu memberikanketerangan terpisah, penelitilain bernama Iskandar, sehari-hari bertugas Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Konservasi Borobudur menjelaskan, untuk konservasi diperlukan instrumen pendukung lain hasil analisis klimatologi. Antara lain arah angin, tingkat kadar garam air, daya serap tanah dan semua hal yang berkaitan lingkungan situs perahu. “Semua menjadi catatan penting, karena langkah rekonstruksi selain mengutamakan kondisi perahu juga bergantung pada lingkungan sekitar situs,”ungkapnya.
Sementara Heni Kusumawati selaku ketua tim peneliti saat ditemui menegaskan, upaya rekonstruiksi perahu nantinya melibatkan berbagai ahli disiplin ilmu. Semua membuat analisis untuk dipadukan. Kemudian dirumuskan bersama guna menentukan metode pengangkatan perahu. “Dua opsi yang mungkin dilakukan ke-depan terkait temuan perahu yakni kapal diangkat kemudian dilakukan rekonstruksi menggunakan kayu tambahan sejenis atau diangkat dibiarkan dalam kondisi semula, kemudian dibuat replikanya,”papar Heni.

Tunggu pengungkapan sejarah situs punjulharjo
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,H Hamzah Fatoni SH MKn sendirisaat dikonfirmasi perkembangan penelitian situs Punjulharjo menjelaskan, penelitian yang dilakukan oleh para peneliti adalah sebagai persiapan rekonstruksi perahu kuno dalam waktu dekat ini. Pemkab Rembang sangat apresiasitif kepada tenaga ahli atau peneliti yang membantu mengungkap berbagai identifikasi situs yang dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat, khususnya Rembang dan Indonesia pada umumnya.
Pemkab Rembang berharap pengungkapan fakta sejarah situs Punjulharjo yang sekarang terus dilakukan, tidak hanya berhenti pada motif perahu saja melainkan sampai latar belakang keberadannya di kawasan Punjulharjo. “Pengungkapan latar belakang adanyaperahu di Punjulharjoa sangat penting untuk diketahui guna mengungkap apakah kapal terdampar atau sengaja merapat.. Atau dimungkinkan Rembang memiliki sebuah tempat yang dituju, seperti pusat pemerintahan- perdagangan atau budaya,”cetus Sekda Rembang.
Banyaknya cerita kesejarahan dilepas pantai Rembang, selain ditemukan kapal perang karam di dasar laut, penemuan situs Punjulharjo dan barang bersejarah lainnya menambah keyakninan bahwa di perairan Rembang masih banyak peninggalan lain yang belum diketahui dan diketemukan.